ANALISIS SDM PROMOSI KESEHATAN PADA PROGRAM ANTI MEROKOK BERBASIS MEDIA SOSIAL DI PUSKESMAS
Keywords:
Manajemen SDM, Promosi Kesehatan, Program Antimerokok, Media Sosial, Analisis Tematik.Abstract
Transformasi pelayanan kesehatan primer mewajibkan Puskesmas untuk mengadopsi teknologi digital dalam pelaksanaan intervensi promotif, salah satunya melalui pemanfaatan media sosial pada program pencegahan perilaku merokok. Namun, keberlanjutan program digital ini di lapangan sering kali menemui hambatan karena keterbatasan kapasitas dan manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi, tantangan, dan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) promosi kesehatan dalam mengelola program antimerokok berbasis media sosial di tingkat Puskesmas. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini melibatkan delapan orang petugas kesehatan yang bertanggung jawab langsung atas program promosi kesehatan digital di Puskesmas sebagai informan, yang dipilih menggunakan teknikĀ purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara semistruktur, dan data verbatim yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian berhasil mengidentifikasi empat tema utama, yaitu keterbatasan kompetensi teknis siber (digital skill gap), beban kerja ganda (double job) akibat rangkapan jabatan, minimnya sistem penghargaan (reward system) dan motivasi kerja, serta ketiadaan regulasi standar operasional prosedur (SOP) promkes digital yang baku. Temuan ini merefleksikan bahwa ketidakkonsistenan kampanye antimerokok di media sosial Puskesmas dipicu oleh beban administrasi fisik yang tinggi, ketiadaan keterampilan videografi, serta belum diakuinya promkes digital dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pegawai. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan digital, Puskesmas memerlukan solusi konkret berupa pelatihan berkala pembuatan media edukasi mikro, kebijakan penataan ulang beban kerja (workload balancing), serta penguatan regulasi teknis yang humanis dari instansi pembina.
